Isu status kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali menjadi sorotan hangat di media sosial dan ruang publik. Kali ini, fokus perhatian tertuju pada tuntutan konversi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Ribuan PPPK yang telah mengabdi selama bertahun-tahun berharap dapat mendapatkan kepastian status yang setara dengan PNS. Namun, di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa konversi langsung tidak dapat dilakukan tanpa melalui mekanisme rekrutmen yang berlaku.
Permintaan konversi ini muncul seiring dengan bertambahnya jumlah PPPK yang bekerja di berbagai kementerian dan lembaga. Berbeda dengan PNS yang memiliki status tetap, PPPK dipekerjakan berdasarkan perjanjian kerja dengan jangka waktu tertentu.
