Latar Belakang
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menegaskan peran kritis Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan (KEPP) Otonomi Khusus (Otsus) Papua dalam memastikan sinkronisasi, harmonisasi, dan pengawasan program pembangunan di wilayah Papua. Ini sejalan dengan kebijakan pemekaran wilayah pada 2022 yang meningkatkan Papua menjadi enam provinsi.
Fakta Penting
“Papua adalah salah satu wilayah terluas dan memiliki kabupaten/kota terbanyak di Indonesia. Hal ini membuat sinkronisasi antardaerah dan dengan pemerintah pusat menjadi krusial,” ujar Tito dalam keterangannya, Sabtu (1/11/2025). Pernyataan ini disampaikan pada Rapat KEPP Otsus Papua di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat (31/10) lalu.
Dampak
Peran KEPP Otsus Papua diharapkan menjadi landasan strategis untuk memastikan pembangunan berjalan efektif di Papua. Melalui sinkronisasi yang terkoordinasi, Papua dapat mencapai harmonisasi program yang lebih baik, seiring dengan implementasi kebijakan pemekaran wilayah.
Penutup
Dengan peran strategis KEPP Otsus Papua, Papua diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan yang sinkron dan terarah. Ini menjadi langkah penting dalam upaya pemerintah untuk mengoptimalkan potensi daerah yang kaya ini.
