Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali memberikan keringanan bagi masyarakat melalui kebijakan pembebasan sanksi administratif untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Kebijakan ini ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0104 Tahun 2025 dan berlaku mulai 10 November hingga 31 Desember 2025.
Pembebasan Sanksi Secara Jabatan, Berlaku Otomatis Tanpa Pengajuan
**Anggota DPR Minta Raja Juli Mundur: “Pak Menteri Nggak Paham Kehutanan”, Pemerintah Diminta Revisi Kebijakan Hutan** Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin, menyarankan menteri kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni…
Pramono: Modifikasi Cuaca Harus Merata di DKI, Bekasi, dan Tangerang demi Lindungi Masyarakat! Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta agar operasi modifikasi cuaca tidak hanya dilakukan di wilayah Jakarta, tetapi…
Dari Tahanan ke Ekspor, Coir Net Napi lapas cirebon Rebut Perhatian Global! Lapas Kelas I Cirebon melakukan ekspor perdana dan kedua coir net. Produk ini merupakan hasil karya warga binaan…
Ngeri! 5 Wisatawan Terjebak arus deras di curug seribu Bogor, Ini Kisah Menyedihkan yang Harus Anda Dengar! Sebanyak lima orang terjebak karena debit air meninggi imbas hujan deras di area…
Bantuan Kafan dari Menteri Agus untuk Korban Bencana di Sumut, Solidaritas dalam Musibah Besar Menteri Agus Berikan Bantuan Kain Kafan untuk Korban Bencana di Sumatera Utara Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan…
Bener Meriah: Warga Jalan Kaki Berjam-jam, Logistik Menipis, Desperasi Masyarakat Melonjak Latar Belakang Banyak warga yang rela berjalan berjam-jam keluar dari daerah Bener Meriah, Aceh, karena stok logistik yang mereka…
